Nasional

Bahlil Wacanakan Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Redaksi Stateline MEDIA•14 Oktober 2026•1 mnt baca

Menteri Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium smelter nikel setengah jadi karena oversupply global 2,5 juta ton. Pemerintah akan memprioritaskan industri yang menghasilkan produk hilir.

Fakta Utama

Menko Hilirisasi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium pembangunan smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi.
Sekitar 50-60 persen smelter nikel di Indonesia saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP).
Pasokan nikel global diperkirakan melampaui kebutuhan pasar hingga 2,5 juta ton, menekan harga komoditas tersebut.
Indonesia memiliki 190 proyek smelter nikel dengan kapasitas pengolahan lebih dari 320 juta ton bahan baku per tahun.
Kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 ditetapkan 260-270 juta ton, turun dari realisasi produksi tahun lalu sebesar 320 juta ton.
Wacana ini sejalan dengan PP No. 28/2025 soal Izin Usaha Industri (IUI); rekomendasi resmi akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil Wacanakan Moratorium Smelter Nikel

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan moratorium pembangunan smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan langkah ini diambil untuk menekan risiko kelebihan pasokan di pasar global.

"Kita pertimbangkan untuk industri smelter nikel yang setengah jadi diminimalisasi, bahkan mungkin moratorium," ujar Bahlil di sela-sela forum Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Bahlil menyebut sekitar 50 hingga 60 persen smelter nikel di tanah air saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi. Produk-produk itu meliputi feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate (MHP).

Oversupply 2,5 Juta Ton Tekan Harga Nikel

Opsi moratorium ini dipertimbangkan di tengah meningkatnya risiko kelebihan pasokan nikel di pasar global. Akumulasi kelebihan pasokan nikel dunia diperkirakan telah menembus angka 2,5 juta ton, sehingga menekan harga komoditas tersebut.

"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ujar Bahlil.

Data Kementerian ESDM mencatat Indonesia memiliki 190 proyek smelter nikel dengan kapasitas pengolahan melebihi 320 juta ton bahan baku per tahun. Sementara itu, kuota produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 ditetapkan di kisaran 260 juta hingga 270 juta ton, menurun dari realisasi produksi tahun lalu sebesar 320 juta ton.

Hilirisasi Didorong ke Produk Akhir

Rencana pembatasan investasi baru ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Izin Usaha Industri (IUI). Ketentuan tersebut menyasar fasilitas pengolahan nikel berteknologi pirometalurgi seperti rotary kiln electric furnace (RKEF) maupun hidrometalurgi berupa high pressure acid leaching (HPAL) yang memproduksi barang antara.

Ke depan, pemerintah akan memilah industri mana yang dilanjutkan dan industri mana yang dimoratorium, dengan prioritas pada industri yang langsung menghasilkan produk hilir. Bahlil mengatakan timnya tengah menyiapkan rekomendasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menilai pembatasan smelter produk setengah jadi merupakan langkah strategis untuk menata ekosistem industri hulu-hilir serta menyeimbangkan kapasitas produksi dengan permintaan global.