Angka Korban: Klaim Pihak Saudi

Jakarta — Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amoudi, menyatakan serangan kelompok bersenjata Houthi telah menewaskan 17 orang dan melukai 333 lainnya di wilayah Arab Saudi. Angka tersebut merupakan klaim pihak Saudi dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026), dan belum diverifikasi pihak independen.

Faisal juga menuduh Houthi menargetkan Kota Suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. "Tindakan bermusuhan milisi Houthi — milisi teroris Houthi ini — telah sampai menargetkan tempat-tempat tersuci di muka bumi, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah," kata Faisal, dikutip jawawa.id. Tuduhan mengenai target kota suci ini disampaikan sebagai klaim pihak Saudi.

Menurut Faisal, eskalasi serangan juga mengancam rantai pasok global, ketahanan pangan, dan keamanan energi dunia. Ia menegaskan Arab Saudi berhak membela kedaulatan dan wilayahnya berdasarkan hukum internasional, serta menjamin keamanan jemaah umrah dan pengunjung.

Bandara Sipil Jadi Sasaran Berulang

Serangan terhadap infrastruktur sipil menjadi sorotan koalisi pimpinan Saudi. Juru bicara koalisi, Mayor Jenderal Turki Al-Malki, menyatakan serangan Houthi berulang kali menghantam bandara sipil, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Bandara Abha, dan Bandara King Fahd di Dammam, menurut Saudi Press Agency (SPA) pada Kamis (15/10/2026), dikutip WE News English.

Menurut Al-Malki, Bandara Internasional King Khalid saja telah diserang 20 kali sejak 1 Oktober. Pernyataan presiden DK PBB secara khusus menyoroti serangan mematikan pada 10 dan 11 Oktober terhadap bandara tersebut yang menurut pernyataan itu menewaskan 14 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Komando Gabungan koalisi menyatakan telah menghancurkan jaringan gudang senjata Houthi di Sanaa, Saada, dan Amran serta sejumlah platform peluncur rudal untuk melumpuhkan kemampuan ofensif kelompok itu.

DK PBB Tegaskan Hak Bela Diri Riyadh

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan presiden bernomor S/PRST/2026/4 pada Kamis (15/10/2026) yang mengecam "dengan sekeras-kerasnya" serangan Houthi yang terus meningkat terhadap Arab Saudi, termasuk serangan terhadap infrastruktur penerbangan sipil dan energi. Pernyataan yang disepakati seluruh 15 anggota dewan itu menegaskan hak yang melekat (inherent right) Arab Saudi untuk membela diri sesuai hukum internasional, serta menyatakan solidaritas dengan kerajaan dan belasungkawa kepada keluarga korban.

Dewan juga mengecam serangan dan ancaman Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb — jalur strategis perdagangan dunia — serta mendesak implementasi penuh Resolusi 2216 (2015) tentang embargo senjata terhadap Houthi. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut pernyataan tersebut dan menyatakan kerajaan berhak mengambil semua langkah yang diperlukan demi keamanan dan wilayahnya.

Soal Iran: Dituduh Riyadh, Dibantah Teheran

Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi, Rayed Krimly, pada 15 Oktober secara terbuka menuduh Iran "mendorong" eskalasi serangan Houthi dan melanggar komitmen Perjanjian Beijing 2023 — tuduhan pertama Riyadh terhadap Teheran sejak normalisasi hubungan kedua negara. Namun, baik pernyataan bersama Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Turki pada 11 Oktober maupun pernyataan DK PBB tidak menyebut Iran; keduanya hanya menunjuk Houthi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Iran menolak tuduhan itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, pada 17 Oktober menyatakan "pasukan bersenjata Yaman bertindak sesuai kepentingan dan penilaian mereka sendiri," dan menyebut klaim Saudi tidak kredibel. Faisal sendiri dalam konferensi pers di Jakarta menegaskan Arab Saudi mengutamakan solusi politik menyeluruh di Yaman, seraya menegaskan hak membela kedaulatan berdasarkan hukum internasional.