Mandatory Halal Rules Take Effect, No Direct Penalties for MSMEs

Key Facts

• Kebijakan wajib sertifikasi halal resmi berlaku mulai Minggu, 18 Oktober 2026, sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2024.
• Asisten Deputi Kemenko PMK Asep Sunandar memastikan pemberlakuan wajib halal tidak akan berujung pada penindakan hukum bagi pelaku usaha yang produknya belum bersertifikat.
• Pemerintah mengedepankan pendekatan pembinaan dan edukasi persuasif secara bertahap, khususnya bagi pelaku UMKM yang masih dalam proses melengkapi sertifikasi produknya.
• Kekhawatiran pengusaha domestik dan asing — termasuk delegasi pengusaha Amerika Serikat dan perwakilan 48 negara mitra — soal penalti langsung telah dijawab; BPJPH berkoordinasi intensif memberikan penjelasan.
• Tercatat sekitar 4,4 juta sertifikat halal telah diterbitkan untuk 3,47 juta pelaku usaha dengan 14,68 juta produk bersertifikat; pengakuan melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) terjalin dengan 39 negara.
• Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan aturan teknis berupa Peraturan Kepala BPJPH mengatur penahapan dan pendampingan UMK; Indonesia kini peringkat keempat dunia dalam Global Islamic Economy Indicator 2025/2026.