Nasional

Mahasiswa Demo 2 Tahun Prabowo-Gibran: 5 Tuntutan Dibawa ke Jakarta

Redaksi Stateline MEDIA•20 Oktober 2026•4 mnt baca

Aliansi mahasiswa Komite Sadar dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Jakarta pada Selasa (20/10/2026) — tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran — dengan lima tuntutan utama mulai dari bencana karhutla hingga pemberantasan KKN. Koalisi buruh memilih absen, sementara polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar titik aksi.

Fakta Utama

Apa: Aksi unjuk rasa memperingati tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (dilantik 20 Oktober 2024). Catatan: artikel ini ditulis sebagai preview hari-H — aksi belum terjadi saat diterbitkan.
Siapa: Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat), beranggotakan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya; sebagian kampus menggelar aksi di daerah masing-masing. Koalisi buruh KBPBI memilih tidak turun ke jalan dan mengisi hari itu dengan bakti sosial.
Kapan: Selasa, 20 Oktober 2026. Menurut penyelenggara, rangkaian direncanakan diawali aksi simbolik di kawasan Tugu Proklamasi pada pagi hari, dilanjutkan aksi massa di kawasan Tugu Tani pada siang hingga sore hari.
Di mana: Dua titik di Jakarta Pusat — Tugu Proklamasi (Menteng) dan Tugu Tani (Jalan Raya Kebon Sirih).
Mengapa (5 tuntutan Komite Sadar): (1) menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, memulihkan kesehatan warga terdampak, mengadili korporasi yang bertanggung jawab dan mencabut izinnya; (2) memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar; (3) menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat; (4) memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (5) menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta memastikan akses yang lebih merata.
Bagaimana: Aksi direncanakan berjalan damai berdasarkan hak menyampaikan pendapat (UU Nomor 9 Tahun 1998). Menjelang aksi, Komite Sadar mempublikasikan survei yang diklaim melibatkan 560 responden dari Sumatra hingga Papua dengan klaim 78,8 persen menilai pemerintah gagal — perlu dicatat metodologinya belum dipublikasikan secara terbuka.

Lima Tuntutan Komite Sadar

Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Jakarta pada Selasa (20/10/2026), bertepatan tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut keterangan penyelenggara yang dikutip AFU.id, rangkaian kegiatan direncanakan diawali dengan aksi simbolik di kawasan Tugu Proklamasi pada pagi hari, lalu dilanjutkan dengan aksi massa di kawasan Tugu Tani pada siang hingga sore hari.

Dalam aksi tersebut, Komite Sadar membawa lima tuntutan utama. Pertama, meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional, memulihkan kesehatan warga terdampak, serta mengadili korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis dan mencabut izin mereka. Kedua, memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Ketiga, menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Keempat, memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta memastikan akses yang lebih merata bagi masyarakat.

Menjelang aksi, Komite Sadar juga mempublikasikan hasil survei yang disebut melibatkan 560 responden dari Sumatra hingga Papua. Berdasarkan survei tersebut, 78,8 persen responden disebut menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta kabinetnya gagal menjawab berbagai persoalan publik. AFU.id mencatat angka itu belum disertai publikasi metodologi secara terbuka. Survei yang sama menyebut isu lingkungan menjadi perhatian terbesar responden — 83,5 persen menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan, 71,1 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, dan 70,6 persen menyoroti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Siapa Turun, Siapa Absen

Komite Sadar terdiri dari mahasiswa sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Sebagian kampus akan menggelar aksi di daerah masing-masing, sementara aksi di Jakarta dipusatkan di dua lokasi tersebut.

Di sisi lain, kubu buruh mengambil langkah berbeda. Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI, menyatakan KBPBI tidak akan menggelar aksi pada 20 Oktober. Seperti dilaporkan Kebaruan.com, Andi Gani yang berbicara di Nganjuk pada Sabtu (17/10/2026) menilai tanggal itu terlalu rawan, sehingga koalisinya mengisi hari tersebut dengan bakti sosial. Ia juga meluruskan makna aksi buruh sebelumnya — 25 September dan 6 Oktober — yang menurutnya merupakan penyampaian aspirasi, bukan perlawanan terhadap Presiden.

Aparat dan dunia pendidikan pun bersiap. Dinas Pendidikan Jawa Barat mengirim surat edaran tertanggal 16 Oktober 2026 yang meminta siswa SMA, SMK, dan SLB — negeri maupun swasta — menjauhi demonstrasi, sementara Kepala Polda Banten mendatangi sejumlah sekolah untuk mengimbau pelajar tidak turun ke jalan.

Titik Kumpul dan Imbauan Lalu Lintas

Di Jakarta, massa direncanakan berkumpul di dua titik di Jakarta Pusat: kawasan Tugu Tani di Jalan Raya Kebon Sirih dan Tugu Proklamasi di Menteng. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dampak kegiatan tersebut.

Menurut KabarKampus.com, ruas jalan yang berpotensi terdampak kepadatan antara lain sekitar Istana Negara, Monumen Nasional (Monas), Jalan Sudirman-Thamrin, dan Gedung DPR/MPR RI. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah meminta masyarakat memperhitungkan waktu perjalanan dan memilih jalur lain bila tidak memiliki keperluan di sekitar titik demonstrasi. Pengaturan arus kendaraan akan diterapkan secara situasional berdasarkan kondisi di lapangan, dan warga diimbau mengikuti petunjuk petugas.