Jepang Tetapkan Darurat Siber

Jepang menetapkan status darurat keamanan siber setelah puluhan perusahaan menjadi korban serangan ransomware yang datang bertubi-tubi. Badan Kepolisian Nasional Jepang mencatat sedikitnya 53 perusahaan terdampak serangan yang mengunci dan menyandera data korban tersebut.

Pada September 2026 saja tercatat 86 insiden keamanan siber — naik sekitar 18 persen dibanding Agustus dan 37 persen dibanding Juli. Data perusahaan keamanan TrendAI yang dibagikan kepada Reuters menunjukkan jumlah insiden di Jepang selama sembilan bulan pertama 2026 telah melampaui total insiden sepanjang 2025.

Dua perusahaan telah mengonfirmasi menjadi korban. Peritel barang bekas Bookoff Group menyebut lebih dari 6 juta catatan data pelanggan berpotensi bocor, sementara operator kereta East Japan Railway (JR East) melaporkan 1,67 juta alamat email terekspos. Perusahaan penyewaan mobil Times Car melaporkan sekitar 6,6 juta akun berisiko setelah foto SIM pengguna bocor. Perusahaan lain yang disebut meliputi jaringan minimarket Lawson dan perusahaan sekuritas Daiwa Securities.

"Kondisinya Sangat Kritis"

Menteri Keamanan Siber Jepang Toshiharu Furukawa menyebut situasi tersebut sudah sangat kritis. "Kondisinya sangat kritis," ujar Furukawa dalam pertemuan Markas Besar Strategi Keamanan Siber Nasional (NCSH) pada Jumat (9/10/2026). Kepala NCSH Masaaki Taira menyebut kondisi ini sebagai keadaan darurat.

Pemerintah Jepang meminta kementerian, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat memperkuat langkah keamanan digital. Regulator layanan keuangan Jepang bahkan memperingatkan bank agar tidak lagi menerima surat izin mengemudi sebagai bukti identitas calon nasabah — imbas kebocoran foto SIM dari insiden Times Car.

Polisi Jepang juga menangkap seorang warga Rusia berusia 28 tahun di Osaka pada Mei 2026 yang diduga menjadi anggota inti kelompok ransomware internasional Qilin; tersangka diserahkan ke Jerman pada awal Oktober 2026. Qilin sebelumnya mengklaim menyerang produsen minuman Asahi Group Holdings.

Korsel: 16 Lembaga Keuangan Disusupi

Ancaman serupa menghantam Korea Selatan. Sedikitnya 16 lembaga keuangan mengalami penyusupan sistem antara akhir September dan awal Oktober 2026. Presiden Lee Jae Myung memerintahkan penyelidikan menyeluruh pada 4 Oktober 2026 setelah menerima laporan kebocoran data dari sejumlah lembaga keuangan.

"Dia menginstruksikan pihak berwenang untuk menangani masalah ini dengan serius," kata juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung, sebagaimana dilaporkan Reuters. Pada hari yang sama, Komisi Jasa Keuangan (FSC) menggelar rapat darurat yang dimajukan dari jadwal 7 Oktober setelah ditemukan pembobolan tambahan.

Ketua FSC Lee Eog-weon memerintahkan audit menyeluruh aset TI yang terhubung internet serta pembatasan akses eksternal. Data bank yang diserahkan ke parlemen menunjukkan lalu lintas serangan berasal dari IP di sejumlah negara, termasuk AS, Jepang, Singapura, Vietnam, dan Inggris. Oposisi People Power Party meminta diselidiki dugaan keterlibatan Korea Utara.

Dugaan Peran AI dalam Serangan

Sejumlah pakar keamanan siber mencurigai gelombang serangan ini diperparah oleh kecerdasan buatan (AI), meski belum ada bukti bahwa seluruh serangan melibatkannya. Direktur perusahaan keamanan siber Blackpanda Masaki Hiraoka menyebut AI membuat proses serangan jauh lebih efisien sekaligus memperbesar peluang keberhasilannya.

Presiden perusahaan keamanan S&J Nobuo Miwa menilai AI memungkinkan peretas asing mengatasi hambatan bahasa. "AI tidak pernah lelah... Menurut saya, Jepang pada dasarnya sedang menjadi sasaran pengeboman besar-besaran," kata Miwa.

Pemerintah Jepang mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai layanan, mengaktifkan autentikasi multifaktor, serta mewaspadai email dan pesan mencurigakan — karena data yang bocor berisiko dimanfaatkan untuk pencurian identitas dan penipuan lanjutan.