Nasional

Lahan Bekas Karhutla di Dharmasraya Ditanami Sawit, Padahal Dilarang

Redaksi Stateline MEDIA•19 Oktober 2026•3 mnt baca

Lahan seluas 5,9 hektare bekas kebakaran hutan di Bukit Lantak, Dharmasraya, Sumatera Barat, ditemukan telah ditanami kelapa sawit secara ilegal. Temuan terungkap saat inspeksi Bupati dan Kapolres pada 16 Oktober 2026. Polisi memasang garis polisi dan menyelidiki dugaan penyerobotan kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Fakta Utama

Lahan seluas 5,9 hektare di Bukit Lantak, Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang terbakar pada 15 September 2026, ditemukan telah ditanami kelapa sawit.
Temuan terungkap saat peninjauan lapangan pada Jumat (16/10/2026) oleh Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro dan Kepala UPT KPHP Dharmasraya Bobby Habibullah.
Lokasi berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Polres Dharmasraya memasang garis polisi di lokasi; Pemkab Dharmasraya memasang plang bertuliskan larangan mengolah, menanam, atau berkebun di area bekas karhutla di kawasan hutan.
Kepolisian mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan hutan secara ilegal yang diawali pembakaran.
Temuan ini berlawanan dengan desakan DPR agar hutan bekas karhutla ditanami kayu keras, bukan kelapa sawit.

Ketahuan Ditanami Sawit

Lahan seluas 5,9 hektare di Bukit Lantak, Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang sebelumnya terbakar pada 15 September 2026, ditemukan telah ditanami kelapa sawit. Temuan tersebut terungkap saat peninjauan lapangan pada Jumat (16/10/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani bersama Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro dan Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya Bobby Habibullah.

Dari hasil pengecekan, area bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu justru telah beralih fungsi dan ditanami bibit kelapa sawit tanpa izin resmi. Lokasi tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang pemanfaatannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Garis Polisi dan Plang Larangan

Menindaklanjuti temuan tersebut, Polres Dharmasraya langsung memasang garis polisi di lokasi untuk mengamankan area yang sedang ditelusuri. Petugas juga mengamankan tanaman kelapa sawit sebagai barang bukti.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memasang plang bertuliskan, “Dilarang Keras Mengolah, Menanam, atau Berkebun di Area Bekas Karhutla yang Berlokasi di Kawasan Hutan”. Pemasangan garis polisi dan plang bertujuan mencegah aktivitas lanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.

Bupati Annisa mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di kawasan hutan. “Jangan membuka lahan dengan membakar, apalagi di kawasan hutan,” tegasnya.

Polisi Usut Dugaan Penyerobotan

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan intensif guna mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan hutan secara ilegal yang diawali dengan perusakan atau pembakaran.

“Saat ini penyidik mengumpulkan alat bukti di lokasi dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di sekitar kawasan. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap kronologi serta memburu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembersihan lahan berkedok kebakaran tersebut,” ujar Kartyana.

Kepolisian menegaskan, pembakaran hutan dan penguasaan lahan HPT tanpa hak merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kehutanan, yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana penjara dan denda.

Berlawanan dengan Desakan DPR

Temuan di Dharmasraya ini berlawanan dengan desakan Dewan Perwakilan Rakyat agar hutan bekas kebakaran tidak ditanami kelapa sawit. Anggota DPR Daniel Johan sebelumnya menegaskan agar lahan bekas karhutla ditanami kayu keras, bukan sawit, untuk memulihkan fungsi hutan.

Kasus Dharmasraya memperkuat dugaan pola pembakaran hutan yang diikuti penanaman sawit ilegal, praktik yang selama ini menjadi sorotan dalam penanganan karhutla di Indonesia.