Nasional

Tito Serahkan Kepala BNPPDT ke Maruli Simanjuntak

Redaksi Stateline MEDIA•19 Oktober 2026•2 mnt baca

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Jakarta, Senin (19/10/2026). Serah terima menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo pada 15 Oktober sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT, dengan nomenklatur baru yang memperluas tugas ke daerah terpencil.

Fakta Utama

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Presiden Prabowo Subianto melantik Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT pada Kamis (15/10/2026) di Istana Negara.
Nomenklatur BNPP berubah menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), memperluas cakupan tugas ke daerah terpencil.
Tito berharap pengalaman Maruli membuat pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil lebih efektif.
Maruli menyatakan akan melanjutkan program yang berjalan dan meningkatkannya sesuai cakupan baru.
Mandat BNPPDT: kesejahteraan masyarakat perbatasan, penyelesaian konflik perbatasan dengan negara tetangga, dan pengelolaan PLBN sebagai pusat ekonomi baru.

Sertijab di Kantor BNPP Jakarta

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Prosesi serah terima jabatan berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).

Pergantian kepemimpinan ini menyusul pelantikan Maruli oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Pelantikan tersebut menandai transformasi BNPP menjadi BNPPDT.

Tito berharap pengalaman Maruli di lingkungan militer dapat memperkuat pelaksanaan tugas lembaga. "Saya berharap banyak di bawah Jenderal Maruli yang sudah banyak pengalaman dan masih menjabat sebagai Wakil Panglima TNI tugas-tugas BNPP ini ditambah daerah tertinggal (terpencil) akan lebih efektif," ujar Tito dalam keterangan pada Senin.

Berdasarkan keterangan resmi BNPPDT, rangkaian acara meliputi pembacaan Keputusan Presiden, penandatanganan berita acara serah terima, sambutan Mendagri dan Kepala BNPPDT, serta perkenalan para pejabat BNPPDT.

Nomenklatur Baru, Tugas Diperluas

Perubahan nomenklatur dari BNPP menjadi BNPPDT memperluas cakupan tugas lembaga. Selain mengelola kawasan perbatasan negara, institusi ini kini mencakup pengelolaan daerah terpencil dan tertinggal.

Maruli menyatakan akan melanjutkan program yang sedang berjalan sekaligus meningkatkannya sesuai cakupan baru BNPPDT. "Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah dan sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan," kata Maruli.

Tito mengaku telah lama mengenal Maruli dan keduanya memiliki hubungan yang baik. Ia menilai rangkap jabatan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut.

Mandat: Kesejahteraan hingga PLBN

Tito menjelaskan tugas utama BNPPDT adalah mengembangkan daerah perbatasan demi menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di kawasan terluar Indonesia. Ia menekankan pentingnya menyejahterakan warga perbatasan untuk memperkuat nasionalisme.

Menurut Tito, kawasan perbatasan juga berfungsi sebagai zona penyangga untuk menghadapi potensi infiltrasi dari luar negeri, baik melalui jalur darat maupun laut. Selain itu, BNPPDT bertanggung jawab menyelesaikan persoalan perbatasan dengan negara tetangga.

Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga menjadi bagian dari mandat lembaga, dengan sasaran menjadikan fasilitas tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.