Sorotan dalam Rilis Survei SMRC
Aktivis hak asasi manusia Jaleswari Pramodhawardani menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer. Sorotan itu disampaikan dalam acara rilis Opinion Leaders Survey dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di UIN Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dalam survei tersebut, Dedi Mulyadi memperoleh skor 7 untuk komitmen terhadap demokrasi dan masuk dalam kelompok 10 besar dari 31 tokoh nasional yang dinilai oleh 200 narasumber yang terdiri dari pakar, doktor, dan intelektual. Jaleswari mengapresiasi energi kepemimpinan Dedi, namun menilai kebijakan barak militer sebagai contoh masuknya pendekatan militer ke ranah pendidikan.
Ia mengatakan gagasan pengiriman remaja yang terlibat tawuran dan siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer telah disampaikan Dedi Mulyadi pada Mei 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut memprihatinkan karena pendekatan militer digunakan dalam ranah pendidikan dan belum banyak dinilai oleh para ahli.
Kebijakan Berjalan Sejak Mei 2025
Program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer digagas Dedi Mulyadi di awal masa kegubernurannya dan mulai diterapkan pada 2 Mei 2025 di beberapa daerah di Jawa Barat yang dianggap rawan, seperti Purwakarta dan Bandung. Siswa yang mengikuti program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada mereka yang sulit dibina atau terlibat tawuran dan geng motor.
Dedi Mulyadi menegaskan program ini bukan pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter, mental, dan kebugaran pelajar selama sekitar enam bulan. Selama mengikuti program, siswa tetap mendapatkan pendidikan formal dengan materi pelajaran sesuai kurikulum sekolah asal, dengan guru dari sekolah masing-masing.
Komnas HAM: Keliru dan Perlu Ditinjau Ulang
Kebijakan ini sebelumnya juga menuai kritik dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menilai kebijakan tersebut keliru dan perlu ditinjau ulang, karena pendidikan kewarganegaraan bukan kewenangan TNI, terlebih bila dijalankan sebagai bentuk hukuman bagi anak di bawah umur.
Di sisi lain, kebijakan Dedi Mulyadi juga mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang berharap program itu memberi efek jera dan membentuk karakter siswa menjadi lebih positif. Perdebatan mengenai batas antara pembinaan disiplin dan pendekatan militeristik dalam pendidikan pun diperkirakan masih akan berlanjut.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!