Beban Subsidi Nyaris Rp100 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan beban subsidi energi Indonesia membengkak hingga nyaris Rp100 triliun. Pemicunya: harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang kini berada di kisaran USD90 hingga USD100 per barel.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat peresmian operasional kilang LPG PT Energi Nusantara Perkasa di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026). Ia menjelaskan, ketika ICP masih di level USD70 per barel, beban subsidi energi berada di kisaran Rp87 triliun. Begitu harga minyak naik ke rentang yang lebih tinggi, kebutuhan subsidi ikut membesar dan memperberat ruang fiskal negara.

Bahlil menilai kondisi ini menunjukkan tantangan besar Indonesia dalam menjaga ketahanan energi. Ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menahan harga BBM subsidi agar tidak naik, demi melindungi rakyat kecil dan sektor logistik nasional.

ICP Sentuh USD100, Beban Subsidi Energi Nyaris Rp100 Triliun
Kilang minyak Pertamina di Balikpapan. (Foto ilustrasi) (Sumber: Asia Today)

Impor LPG 8 Juta Ton per Tahun

Bahlil juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia mengimpor sekitar 7 hingga 8 juta ton LPG per tahun.

Jika kebutuhan industri petrokimia di Cilegon turut diperhitungkan, total kebutuhan bahkan bisa mencapai 11 hingga 12 juta ton per tahun. Padahal, Indonesia masih mengekspor sekitar 30 persen produksi gasnya, termasuk dalam bentuk liquefied natural gas (LNG).

Dorong Optimalisasi Gas Domestik

Menurut Bahlil, ketidakpastian geopolitik global dalam hampir tiga tahun terakhir memperbesar risiko pasokan dan harga energi. Ketegangan di Timur Tengah serta perang Rusia-Ukraina membuat banyak negara berlomba mengamankan pasokan energi dari sumber domestik masing-masing.

Karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi potensi gas nasional untuk menekan arus devisa yang keluar dan beban subsidi. Strategi ini dinilai penting agar ketahanan energi Indonesia tidak terus bergantung pada impor di tengah harga minyak dunia yang bertahan tinggi.

Kilang LPG baru yang diresmikan di Karawang diharapkan menambah pasokan domestik dan menekan ketergantungan impor. Menurut Bahlil, optimalisasi gas dalam negeri harus mempertimbangkan karakteristik setiap jenis gas agar manfaatnya maksimal.