Nasional

MUI Kaji Mendalam Fatwa Haram Vape, Undang Para Ahli

Redaksi Stateline MEDIA•18 Oktober 2026•3 mnt baca

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas merespons permintaan Kapolri soal fatwa haram vape: MUI akan mengkaji secara mendalam dan mengundang sejumlah ahli sebelum Komisi Fatwa memutuskan. Anwar menilai Kapolri memahami bahaya vape karena pernah menjabat Kepala BNN.

Fakta Utama

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas merespons permintaan Kapolri soal fatwa haram vape: MUI akan mengkaji secara mendalam sebelum menerbitkan fatwa dan berencana mengundang sejumlah ahli; disampaikan saat dikonfirmasi Jumat (16/10/2026).
Anwar: "Jika ada para pihak yang meminta fatwa kepada MUI tentang hukum memakai atau menghisap vape, maka MUI sebelum mengeluarkan fatwa tentu akan mempelajarinya terlebih dahulu secara mendalam."
MUI akan mengundang para ahli dari berbagai bidang untuk memahami manfaat dan mudarat vape secara komprehensif; hasil kajian empirik dan rasional menjadi bahan Komisi Fatwa MUI.
Anwar menilai Kapolri memahami bahaya vape karena sebelumnya menjabat Kepala BNN: "Tampaknya Kapolri sudah tahu sekali bahaya dari vape... beliau tahu benar akan bahayanya bagi si pemakai vape tersebut."
Konteks: Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Niam Sholeh (16/10) menyatakan kesiapan menindaklanjuti permintaan Kapolri dengan pembahasan mendalam berbagai pendekatan; Kapolri menyebut lebih dari 90 negara melarang vape dan usulan pelarangan total sudah disampaikan ke Presiden dengan respons positif.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan permintaan itu saat silaturahim ke Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026); alasan utamanya vape diduga menjadi media penyelundupan narkotika cair.

MUI Kaji Mendalam Fatwa Haram Vape, Undang Para Ahli

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji secara mendalam permintaan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terkait penerbitan fatwa haram penggunaan rokok elektrik (vape). Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menegaskan MUI tidak akan tergesa-gesa dan berencana mengundang sejumlah ahli untuk membahas persoalan tersebut.

"Jika ada para pihak yang meminta fatwa kepada MUI tentang hukum memakai atau menghisap vape, maka MUI sebelum mengeluarkan fatwa tentu akan mempelajarinya terlebih dahulu secara mendalam," kata Anwar saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2026).

Menurut Anwar, MUI akan mengundang para ahli di bidangnya agar dapat memahami dengan baik manfaat dan mudarat penggunaan vape secara komprehensif. "Bila kajian secara empirik dan rasional tersebut sudah dilakukan, maka barulah Komisi Fatwa MUI membicarakan apa hukum memakai dan atau menghisap vape untuk kemudian menfatwakannya," pungkasnya.

Kapolri Tahu Bahaya Vape karena Pernah Pimpin BNN

Anwar menilai permintaan Kapolri tak lepas dari latar belakang Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). "Tampaknya Kapolri sudah tahu sekali bahaya dari vape. Hal itu dapat dipahami karena sebelum jadi Kapolri beliau adalah Kepala BNN, jadi beliau tahu benar akan bahayanya bagi si pemakai vape tersebut," tuturnya.

Permintaan tersebut disampaikan Kapolri saat bersilaturahim ke Kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Alasan utamanya: vape diduga menjadi media penyelundupan narkotika cair — sabu cair dan ekstrak ganja cair disamarkan dalam cairan beraroma buah sehingga sulit dibedakan dari vape biasa secara kasat mata.

Kapolri juga mengapresiasi MUI Jawa Timur yang lebih dulu melarang vape dan menyebut usulan pelarangan total rokok elektrik telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dengan respons positif.

Lebih dari 90 Negara Larang Vape, MUI Pusat Siap Bahas

Menanggapi permintaan Kapolri, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Niam Sholeh pada Jumat (16/10/2026) menyatakan kesiapannya menindaklanjuti dengan pembahasan mendalam dan komprehensif melalui berbagai pendekatan. "Kapolri saat kunjungan silaturahim ke MUI, menyampaikan bahaya vape, karenanya MUI akan menindaklanjutinya dalam pembahasan mendalam dengan berbagai pendekatan," kata Niam.

Kapolri menyebut lebih dari 90 negara telah melarang penggunaan rokok elektrik, antara lain Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam. Polri berharap dukungan MUI memperkuat upaya pemerintah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika melalui vape, meski fatwa keagamaan dan regulasi nasional memiliki mekanisme berbeda. Hingga kini belum ada fatwa resmi yang diterbitkan MUI Pusat; statusnya masih dalam tahap kajian.