Satu Tuntutan, Banyak Kota
Gelombang unjuk rasa mahasiswa melanda sejumlah kota di Indonesia pada Selasa (20/10/2026). Meski digelar di lokasi berbeda, para demonstran menyuarakan satu tuntutan utama: pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Di Makassar, massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Demokratik (Komrad) menggelar aksi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Flyover, Jalan AP Pettarani. Demonstran mendesak penetapan status bencana nasional agar penanganan karhutla dapat melibatkan lebih banyak pihak, termasuk melalui bantuan internasional.
Koordinator Komrad Muhammad Nur Hidayat menegaskan tuntutan itu disampaikan jelas dari Makassar. "Segera menetapkan bahwa Indonesia darurat kemanusiaan dan juga bencana nasional. Ini harus ditetapkan bencana nasional sehingga semua mampu bersama-sama membantu," katanya. Aksi sempat menutup sebagian badan jalan hingga menyebabkan kemacetan di sekitar flyover.
Tugu Tani hingga Banyumas
Di Jakarta, massa Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat) menggelar aksi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus mendesak penindakan tegas terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Rizki Maulana, perwakilan BEM IPB University, menilai kebakaran hutan di Kalimantan tidak hanya merusak lingkungan Indonesia, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem global. "Hutan Kalimantan bukan cuma milik Indonesia, tapi paru-paru bumi," kata Rizki di lokasi aksi.
Di Banyumas, mahasiswa meminta pemerintah daerah secara terbuka mendukung penetapan karhutla sebagai bencana nasional sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Kalimantan. Mereka juga menuntut evaluasi sejumlah program pemerintah yang dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru.
Gubernur Kalteng Turun Menemui Massa
PALANGKA RAYA — Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang berlangsung berbulan-bulan dan ancaman kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Ketua BEM Universitas Palangka Raya, Naomi Artika Simamora, melontarkan kritik keras dalam orasinya dengan menyebut kondisi tersebut sebagai "agenda pembunuhan berencana" — ungkapan kritik atas kekhawatirannya terhadap keselamatan warga apabila penanganan tidak optimal.
Dalam aksi tersebut, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menemui langsung para mahasiswa dan duduk di hadapan peserta saat mereka menyampaikan aspirasi. Mahasiswa juga menghadirkan replika jenazah sebagai simbol keprihatinan terhadap ancaman keselamatan akibat karhutla.
Suara Pakar: Tetapkan Bencana Nasional, Alihkan Anggaran MBG
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mendorong Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, penetapan status itu diperlukan agar penanganan lebih serius, termasuk dalam hal pendanaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Emrus bahkan mengusulkan langkah yang lebih jauh: anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara dan dialihkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan serta pemulihan lingkungan. "Kalau saya berpendapat, lebih tanda kutip radikal positif lagi, hentikan (MBG), gunakan untuk perbaikan," ujarnya.
Sementara itu pihak istana melalui Badan Komunikasi (Bakom) RI menyatakan pemerintah mengapresiasi aspirasi mahasiswa dan siap membuka ruang audiensi. Gelombang tuntutan status bencana nasional ini menjadi tekanan politik terbesar terhadap penanganan karhutla sepanjang krisis tahun ini.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!