Rumah digeledah, ponsel disita

Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan tengah membangun kasus hukum yang dapat berujung pada pencabutan kewarganegaraan dan deportasi anggota Kongres Ilhan Omar dari Minnesota. The Wall Street Journal melaporkan hal itu pada Kamis (15/10/2026), tiga hari setelah agen federal dari Homeland Security Investigations (HSI) menggeledah rumah Omar di Washington DC, Senin (12/10/2026). Dalam penggeledahan itu, petugas menyita ponsel, notebook, komputer pribadi, serta paspor Omar. Ia sedang berada di rumah bersama suaminya, Tim Mynett, saat surat perintah penggeledahan dieksekusi. Penyidik juga menerbitkan lebih dari belasan surat perintah dewan juri (grand jury subpoenas) kepada anggota keluarga Omar, termasuk saudara perempuannya, Sahra Noor. Kasus ini ditangani jaksa federal di Minnesota.

Dugaan pemalsuan usia dokumen imigrasi

Penyelidikan berpusat pada dugaan pemalsuan informasi dalam dokumen imigrasi Omar, khususnya soal usianya saat memperoleh kewarganegaraan AS. Omar selama ini menyatakan ia menjadi warga negara AS pada usia 17 tahun lewat naturalisasi ayahnya pada tahun 2000. Namun, sebagian catatan mencantumkan tanggal lahirnya 4 Oktober 1981 dan sebagian lain tahun 1982. Jika tanggal 1981 yang benar, Omar sudah cukup umur saat ayahnya dinaturalisasi sehingga tidak memenuhi syarat ikut kewarganegaraan otomatis lewat orang tua. Menurut laporan Journal, pejabat HSI menerima petunjuk soal dugaan itu sejak era pemerintahan Biden, tetapi saat itu tidak ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. Ayah Omar, Nur Omar Mohamed, meninggal dunia pada 2020 akibat komplikasi COVID-19. Keluarga Omar tiba di AS pada 1995 sebagai pengungsi dari perang saudara Somalia.

Respons Omar dan Trump

Omar berulang kali membantah melakukan kesalahan dan menuduh pemerintahan Trump menjadikan penegakan hukum federal sebagai senjata melawan lawan politik. Melalui akun X-nya ia menulis bahwa selama sepuluh tahun Trump menargetkannya dengan kebohongan dan kampanye fitnah, dan penggeledahan ini adalah eskalasi terbaru kampanye intimidasi politik, seraya menegaskan ia tidak akan dibungkam. Trump pada Senin mengatakan tidak terlibat dalam penyelidikan tersebut, tetapi menyebut Omar sebagai politisi yang tidak jujur. Jaksa AS untuk DC, Jeanine Pirro, menyebut ada beberapa penyelidikan terkait Omar dan kantornya juga mendalami persoalan laporan keuangan Omar beserta suaminya. Menurut pengacara pertahanan federal Todd Spodek yang dikutip New York Post, belum pernah ada anggota Kongres AS yang dicabut kewarganegaraannya. Ia juga mencatat tidak ada batas kedaluwarsa jika pemerintah menempuh jalur denaturalisasi perdata, dan DOJ di bawah Trump telah mengajukan hampir 200 kasus denaturalisasi sipil sejak Januari 2025.