Dunia

Trump Tunda Tarif 100% Minyak Rusia dari UU Graham Act

Redaksi Stateline MEDIA•17 Oktober 2026•4 mnt baca

Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan tarif 100 persen bagi pembeli minyak Rusia dan sebagian sanksi UU Graham Act, sehari sebelum ketentuan itu berlaku.

Fakta Utama

Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (16/10/2026) — dirilis Gedung Putih pada Jumat malam — yang memberlakukan lalu sekaligus menangguhkan tarif dan sanksi di bawah Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.
UU yang ditandatangani Trump pada 18 September 2026 itu mewajibkan tarif hingga 100 persen atas barang dari lima importir terbesar minyak dan gas Rusia dalam 30 hari, dengan tenggat Minggu (18/10/2026), serta kenaikan tarif 500 persen atas barang asal Rusia.
Bagian 4 perintah eksekutif berbunyi: “Saya dengan ini menangguhkan penerapan bea apa pun yang diatur dalam pasal 112 dan 113 UU Graham Act atau perintah ini.” Penangguhan juga mencakup sebagian besar sanksi terhadap pihak asing (pasal 102(a), 102(d), 102(e), 103–111, dan 117).
Trump menyatakan telah menyerahkan sertifikasi ke Kongres bahwa penerbitan penangguhan “demi kepentingan nasional Amerika Serikat”. Penangguhan berlaku hingga presiden atau menteri luar negeri memutuskan tindakan lebih lanjut diperlukan.
Perintah itu tidak menyebut nama negara mana pun, tetapi penangguhan melegakan India dan China — dua pembeli minyak Rusia terbesar yang terancam tarif 100 persen. Pengumuman datang hanya sehari sebelum tenggat, bertepatan dengan kunjungan Menlu AS Marco Rubio ke India.
Senat meloloskan RUU tersebut dengan suara 86 berbanding 11 pada 7 Agustus 2026. UU diwariskan mendiang Senator Lindsey Graham — politikus Republik Carolina Selatan yang wafat pada Juli 2026 — bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal.
Pekan sebelumnya Trump melonggarkan sanksi atas diesel Rusia dan mengumumkan kesepakatan dengan Presiden Vladimir Putin untuk mengimpor diesel ke pasar AS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut langkah itu “tidak adil dan tidak jujur”; dua belas senator dari kedua partai menyebut pelonggaran itu “hadiah bagi musuh dan pengkhianatan terhadap sekutu” pada 13 Oktober.

Trump Tunda Tarif Minyak Rusia Lewat Perintah Eksekutif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (16/10/2026) yang menangguhkan penerapan tarif dan sanksi besar terhadap pembeli minyak Rusia berdasarkan Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 — undang-undang yang ia tandatangani sendiri pada 18 September 2026.

Perintah yang dirilis Gedung Putih pada Jumat malam itu memberlakukan ketentuan UU tersebut, lalu sekaligus menangguhkannya. Tarif 100 persen atas barang dari lima importir terbesar minyak dan gas Rusia sedianya berlaku dalam 30 hari setelah UU disahkan — dengan tenggat Minggu, 18 Oktober 2026. UU itu juga memuat kenaikan tarif 500 persen atas barang asal Rusia.

“Saya dengan ini menangguhkan penerapan bea apa pun yang diatur dalam pasal 112 dan 113 UU Graham Act atau perintah ini,” tulis Trump dalam Bagian 4 perintah eksekutifnya. Penangguhan itu juga mencakup sebagian besar sanksi terhadap pihak asing dalam UU tersebut.

Demi Kepentingan Nasional AS

Trump menyatakan telah menyerahkan sertifikasi ke Kongres bahwa penerbitan penangguhan saat ini “demi kepentingan nasional Amerika Serikat”. Penangguhan akan tetap berlaku hingga presiden atau menteri luar negeri memutuskan tindakan lebih lanjut diperlukan.

Perintah itu tidak menyebut nama negara mana pun, namun penangguhan tersebut melegakan India dan China — dua pembeli minyak Rusia terbesar yang terancam tarif 100 persen. Keputusan diumumkan hanya sehari sebelum ketentuan tarif berlaku, bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Marco Rubio ke India.

Sebelumnya, para anggota parlemen dari kedua partai menekan pemerintahan agar menegakkan UU tersebut pada 18 Oktober. Dua belas senator, enam di antaranya dari Partai Republik, menyebut pelonggaran sanksi diesel Rusia pada pekan lalu sebagai “hadiah bagi musuh dan pengkhianatan terhadap sekutu”.

UU Warisan Senator Lindsey Graham

Graham Act dinamai mendiang Senator Lindsey Graham, politikus Republik Carolina Selatan yang memperjuangkan RUU sanksi tersebut bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal hingga wafat pada Juli 2026. Senat meloloskan RUU itu dengan suara 86 berbanding 11 pada 7 Agustus.

Inti UU tersebut: hukuman hanya bisa dicabut permanen bila Rusia menandatangani perjanjian damai yang diterima pemerintahan Ukraina yang bebas dan merdeka. Penangguhan Trump tidak mensyaratkan perjanjian damai maupun gencatan senjata apa pun.

Pekan lalu Trump juga melonggarkan sanksi atas diesel Rusia dan mengumumkan kesepakatan dengan Presiden Vladimir Putin untuk mengimpor diesel ke pasar AS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut langkah itu “tidak adil dan tidak jujur”.

Hubungan AS–Ukraina Makin Renggang

Penangguhan ini datang di tengah hubungan Trump dengan Zelensky yang memburuk. Trump makin terbuka mengkritik Zelensky — termasuk menyarankan Ukraina membutuhkan pemimpin baru — sementara dukungan Washington terhadap Kyiv retak di tahun keempat perang.

Gedung Putih beralasan ingin menekan harga minyak menjelang pemilihan sela AS. Namun para pengkritik menilai Trump mengabaikan UU federal yang dimaksudkan mencegah dolar Amerika membiayai perang Rusia terhadap Ukraina.

Sanksi dan tarif yang ditangguhkan dapat diberlakukan kembali kapan pun. Pelaku pasar energi kini memantau apakah langkah ini menandai perubahan arah kebijakan sanksi AS terhadap Rusia ke depan.