Target Kredit Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit hingga Rp400 triliun kepada petani, nelayan, masyarakat desa, daerah terpencil dan tertinggal, pelaku UMKM, serta warga berpenghasilan rendah di perkotaan. Sasaran program ini adalah sekitar 28 juta keluarga atau sekitar 100 juta jiwa di seluruh Indonesia.

Target itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Ia menegaskan kredit tersebut harus benar-benar menyentuh rakyat kecil agar kegiatan ekonomi produktif terus bergerak dan kesejahteraan meningkat.

"Di tahun yang akan datang, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin salurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan dan daerah-daerah terpencil dan tertinggal," kata Prabowo.

Realisasi Baru Rp53,15 Triliun

Prabowo mengapresiasi capaian penyaluran kredit yang sudah berjalan. Menurut dia, program pembiayaan produktif itu telah menjangkau sekitar 2 juta penerima manfaat dengan nilai penyaluran mencapai Rp53 triliun.

Pada acara yang sama dilakukan penyerahan simbolis akad dan kredit pembiayaan produktif periode Agustus-Oktober 2026 dari 343 lembaga jasa keuangan. Total pembiayaan mencapai Rp53,15 triliun yang disalurkan kepada 2,1 juta debitur atau tepatnya 2.106.401 debitur.

Penyerahan simbolis diberikan kepada perwakilan masyarakat dari berbagai sektor, antara lain nelayan, pengemudi ojek daring, petani kopi, dan pedagang.

Skema KUR dan Kredit Alsintan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penyaluran kredit Rp400 triliun akan dilakukan melalui beberapa skema, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit alat serta mesin pertanian (alsintan).

"Kan kita punya pola KUR dan yang lain, tinggal tingkat suku bunganya dipasang beberapa," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Pemerintah akan menyesuaikan tingkat suku bunga agar pembiayaan tetap terjangkau bagi rakyat.

Prabowo menegaskan kekuatan ekonomi bangsa harus dirasakan secara nyata oleh petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia menekankan kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai slogan; penghasilan rakyat harus benar-benar meningkat.

Konteks: DNKK Resmi Dibentuk

Dalam Rakornas TPAKD yang sama, Prabowo juga meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026. Dewan ini berada langsung di bawah Presiden, dengan Airlangga sebagai ketua harian.

Rakornas TPAKD 2026 mengangkat tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" dan dihadiri puluhan gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.