Diresmikan di Rakornas TPAKD 2026

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Peluncuran ditandai dengan penekanan sirene bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. "Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," kata Prabowo.

Bergeser: dari rekening ke kesejahteraan keluarga

DNKK merupakan transformasi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026. Pergantian nama ini bukan sekadar kosmetik: pemerintah memperluas fokus dari sekadar mendorong inklusi keuangan, seperti kepemilikan rekening, menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan hingga ke tingkat keluarga.

"Jadi kalau kita bicara ekonomi makro yang diluncurkan pak presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga," ujar Airlangga. Dengan logika itu, ukuran keberhasilan tidak lagi berhenti pada berapa banyak warga yang punya rekening, melainkan apakah akses keuangan benar-benar membuat keluarga lebih sejahtera.

Dipimpin langsung Presiden

DNKK berada langsung di bawah Presiden Prabowo. Airlangga Hartarto menjabat ketua harian, didampingi empat wakil ketua harian: Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkeu Suahasil Nazara. Sejumlah menteri lain menjadi anggota dewan.

Friderica menyebut pembentukan DNKK merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan masyarakat Indonesia memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga. "Dewan ini akan semakin memastikan bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya," ucapnya.

Rp53,15 triliun untuk 2,1 juta debitur

Rakornas TPAKD 2026 yang menjadi panggung peluncuran DNKK mengangkat tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" dan dihadiri puluhan gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.

Dalam acara yang sama diserahkan secara simbolis akad dan kredit pembiayaan periode Agustus hingga Oktober 2026 dari 343 lembaga jasa keuangan. Total pembiayaan mencapai Rp53,15 triliun yang disalurkan kepada 2.106.401 debitur, dengan perwakilan penerima dari kalangan nelayan, pengemudi ojek daring, petani kopi, dan pedagang.