Rp6,56 Triliun untuk Hunian ASN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengamankan komitmen investasi senilai Rp6,56 triliun untuk mempercepat pembangunan hunian aparatur sipil negara (ASN) dan fasilitas pendukung perkotaan. Pengumuman disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (15/10/2026).
Total tersebut merupakan gabungan proyek kerja sama pemerintah dan pendanaan murni swasta. Sebanyak delapan menara rumah susun (rusun) ASN senilai Rp2,63 triliun akan dibangun di atas lahan 6,84 hektare di Wilayah Perencanaan 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dengan PT Nindya Karya sebagai pemrakarsa.
Selain itu, 109 unit rumah tapak ASN senilai Rp2,81 triliun digarap PT Seratus Sembilan Nusantara — badan usaha pelaksana dari PT Intiland Development Tbk — melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditandatangani 6 Oktober 2026, dengan target rampung triwulan IV 2028.
Lima Investor Swasta Bangun Fasilitas Kota
OIKN juga menandatangani lima investasi langsung swasta murni senilai total Rp1,11 triliun untuk menyokong gaya hidup perkotaan. Proyek terbesar adalah Grand Vista Nusantara dari PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park — kawasan komersial, apartemen, dan perkantoran terpadu senilai sekitar Rp1 triliun.
Empat lainnya: PT Berdikari (Persero) membangun peternakan ayam terintegrasi Rp177 miliar berkapasitas 140 ribu ekor untuk ketahanan pangan kota; PT FYP Karya Perdana membangun fasilitas olahraga dan pusat komersial Rp20 miliar; PT Laziz Nusantara Grup menghadirkan restoran, gerai gelato, dan gedung serbaguna Rp10 miliar; serta PT Java Teak Indo membuka kantor dan showroom mebel khas Jepara Rp1,5 miliar.
Progres Konstruksi: Istana Garuda Finishing
Pembangunan Tahap I IKN telah rampung 100 persen. Sejumlah proyek strategis masih dikerjakan masif: kantor Kementerian Koordinator berprogres 80-90 persen, Istana Garuda memasuki tahap finishing interior, serta rusun ASN dan Hankam rata-rata 70-85 persen.
Infrastruktur hijau ikut dibangun: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 MW yang menghasilkan sekitar 93 GWh per tahun dan mereduksi 104 ribu ton emisi karbon, serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 84 ton per hari berkonsep zero waste. Pemerintah menargetkan IKN resmi berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Pendanaan Campuran dan Sorotan Dunia
Basuki menegaskan pembangunan ibu kota baru tidak dibebankan penuh ke APBN. Selain APBN 2025-2028 sebesar Rp48,8 triliun, investasi melalui skema KPBU telah terkonfirmasi Rp158,73 triliun ditambah investasi swasta murni sekitar Rp66,5 triliun.
"Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Hari ini juga ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera akan dimulai pembangunannya," ujar Basuki.
Perhatian internasional pun mengalir: 42 delegasi dari delapan negara Asia dan Australia — termasuk Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Australia — meninjau langsung KIPP Nusantara pada 5 Oktober 2026 dan menyaksikan konsep kota hutan, kota spons, serta kota pintar yang diusung IKN.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!