Prabowo Setujui Bantuan Negara Tetangga Atasi Karhutla
Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan dari negara-negara tetangga untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan dan Sumatra. Kepastian itu disampaikan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, yang akrab disapa Tata, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026), usai mengikuti rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI.
"Bapak Presiden (Prabowo) juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB," kata Tata. Ia menegaskan skema bantuan masih dimatangkan, dan belum ada rincian bentuk bantuan yang akan diterima.
Keputusan ini menyusul kabut asap tebal yang tak hanya menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia, tetapi juga melintasi batas negara hingga ke Malaysia, Filipina, dan Thailand. Sejumlah sekolah di kawasan terdampak bahkan terpaksa ditutup.
Mekanisme ASEAN ACC THP dan Status Siaga 3
Tata menjelaskan negara-negara anggota ASEAN memiliki mekanisme koordinasi penanganan kabut asap lintas batas melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THP). Mekanisme tersebut mengatur kriteria dan kewajiban negara anggota ketika terjadi pencemaran udara akibat kabut asap yang melintasi batas negara.
"Dan ini, Indonesia telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban pelaporan secara reguler," ujar Tata. Indonesia juga telah berbagi data perkembangan kebakaran, kondisi terkini, serta langkah penanganan yang dilakukan. "Jadi kita sudah men-share semua data-data kita, apa langkah-langkah yang kita lakukan, situasinya, perkembangannya. Dan dari laporan yang terakhir saya dapatkan, bahwa ada kemajuan," jelasnya.
Sejak Agustus 2026, Sekretariat ASEAN yang bertindak sebagai kantor interim ACC THP menetapkan status siaga 3 terkait kabut lintas batas di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia, menurut Tata, menaruh perhatian pada negara kawasan yang terdampak dan telah mengerahkan ribuan personel, helikopter, pesawat water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca. "Namun, kembali lagi bahwa ini tantangannya sangat besar terutama dari aspek cuaca," ungkapnya.
Tawaran Malaysia dan Singapura, Dikaji Ulang
Bulan lalu, Malaysia menawarkan bantuan berupa tiga helikopter, sebuah pesawat, dan 52 personel untuk membantu memadamkan kebakaran. Singapura juga menyatakan kesediaan untuk menghulurkan bantuan. Namun juru bicara pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, menyebut tawaran bantuan negaranya sedang dinilai ulang menyusul perubahan keadaan di kawasan terdampak.
Menurut Fahmi, kebakaran telah merebak ke kawasan yang lebih luas, sehingga aset dan bantuan yang ditawarkan sekitar sebulan lalu perlu dinilai ulang untuk memastikan efektivitasnya. Pembicaraan dengan otoritas Indonesia disebut masih terus berlangsung.
Fahmi juga menyampaikan sejauh ini tidak ada perusahaan minyak sawit Malaysia yang dikaitkan dengan kebakaran tersebut, dengan sebagian besar kebakaran dilaporkan bermula di luar kawasan konsesi perkebunan mereka.
MPR: 60 Ribu Personel Diterjunkan, Bantuan Percepat Penanganan
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai keterbukaan Indonesia terhadap kerja sama dengan negara tetangga menjadi langkah krusial untuk mempercepat penanganan karhutla. "Saya berharap kondisi di lapangan bisa segera tertangani dengan lebih baik melalui adanya dukungan dan bantuan tersebut," ujar Eddy di Jakarta, Jumat (17/10).
Eddy menegaskan karhutla tahun ini tergolong ekstrem akibat dampak fenomena El Nino, dengan pemerintah menerjunkan sekitar 60 ribu personel untuk memadamkan api di berbagai wilayah terdampak. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak lengah meski hujan mulai turun di beberapa daerah, dan menekankan mitigasi jangka panjang termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk memprediksi arah angin dan titik penyebaran api.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!