Doktrin the good neighbour di sidang paripurna

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Prabowo ingin Indonesia terus menjadi the good neighbour atau tetangga yang baik bagi negara lain. Ia merumuskan pandangannya dalam satu ungkapan: "seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak". Menurutnya, garis politik luar negeri tersebut merupakan tradisi warisan para pendiri bangsa, yakni menghormati semua negara dan semua kekuatan besar.

Ikuti garis politik Jokowi sejak era Menhan

Prabowo mengaku prinsip itu sudah ia jalankan sejak sebelum dilantik sebagai presiden ke-8 RI. Saat itu ia masih menjabat Menteri Pertahanan dalam kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mengikuti garis politik yang sama. "Saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu," katanya, seraya menyebut keinginan menjalin hubungan baik dengan semua negara tetangga.

Ia mengaku kerap berkeliling untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara, dan sebagian besar permintaan mereka ia ikuti. Meski diterima berbagai kekuatan dunia, Prabowo menegaskan Indonesia tetap memegang teguh prinsipnya.

Tidak ikut blok atau pakta militer

Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dengan blok mana pun maupun pakta militer apa pun. "Kita tidak mau ikut blok manapun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun," tegasnya. Namun Indonesia tetap menghormati semua pihak dan tidak mau terlibat, sesuai amanat UUD 1945 yang anti imperialisme dan anti penjajahan.

Ia menuturkan kondisi global menuntut Indonesia bertahan dan menjaga kekayaan alamnya, seraya mengingatkan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan. Menurutnya, kondisi bertahan hidup itu tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga banyak negara lain.