Hukum

Kapolda Jateng Bongkar Oplosan LPG, Solar, dan Tambang Ilegal

Redaksi Stateline MEDIA•17 Oktober 2026•2 mnt baca

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan membongkar tiga kasus sekaligus: pengoplosan LPG subsidi di Pati, penyalahgunaan solar bersubsidi di Cilacap, dan tambang ilegal di Semarang. Enam tersangka ditetapkan, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.

Fakta Utama

Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menggelar konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Banyumanik, Semarang, Jumat (16/10/2026), didampingi Dirreskrimsus Kombes Pol Taufik Hidayat, Kabid Humas Kombes Pol Yuliyanto, serta Pertamina Patra Niaga dan Dinas ESDM Jateng.
Kasus pertama: pengalihan isi LPG subsidi 3 kg ke tabung nonsubsidi 12 kg dan 50 kg di sebuah gudang di Desa Ceblek Kidul, Margoyoso, Pati.
Kasus kedua: penyalahgunaan solar bersubsidi di Cilacap; polisi menyita 10.206,48 liter solar di sebuah gudang, dengan tersangka alias Asep sebagai penanggung jawab gudang.
Kasus ketiga: tambang tanah urug dan batu andesit tanpa izin di Desa Leyangan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, diungkap Sabtu (10/10/2026); diduga beroperasi sejak awal September 2026.
Tersangka A.P. (48), warga Kabupaten Semarang; barang bukti dua ekskavator, satu bundel surat jalan, dan uang tunai Rp966.000; estimasi potensi pajak MBLB Rp2,61–3,3 miliar (estimasi potensi pajak, bukan kerugian negara yang ditetapkan).
Total enam tersangka; pelaku solar dijerat Pasal 55 UU No.22/2001 tentang Migas (maks 6 tahun penjara, denda Rp60 miliar); pelaku tambang dijerat Pasal 158 UU No.3/2020 tentang Minerba (maks 5 tahun penjara, denda Rp100 miliar).

Tiga Kasus Dibongkar Bersamaan

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan membeberkan tiga kasus besar sekaligus dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya, Banyumanik, Semarang, Jumat (16/10/2026). Total enam tersangka ditetapkan.

"Dampak dari mereka yang menyalahgunakan atau berusaha menimbun BBM bersubsidi, termasuk LPG, adalah bisa menimbulkan kelangkaan," kata Roy.

Oplosan LPG di Pati, Solar Ilegal di Cilacap

Kasus pertama adalah praktik pengalihan isi LPG subsidi 3 kg ke tabung nonsubsidi 12 kg dan 50 kg di sebuah gudang di Desa Ceblek Kidul, Margoyoso, Pati. Gas melon untuk masyarakat miskin dialihkan demi keuntungan lebih besar.

Pada kasus kedua di Cilacap, polisi mengamankan 10.206,48 liter solar bersubsidi yang disimpan di sebuah gudang. Tersangka alias Asep berperan sebagai penanggung jawab gudang. Pelaku dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Tambang Ilegal di Semarang, Potensi Pajak Miliaran

Kasus ketiga adalah penambangan tanah urug dan batu andesit tanpa izin di Desa Leyangan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Saat polisi datang pada Sabtu (10/10/2026), dua ekskavator sedang beroperasi dan para pekerja tak bisa menunjukkan izin; aktivitas diduga berjalan sejak awal September 2026.

Tersangka A.P. (48), warga Kabupaten Semarang, ditetapkan sebagai penanggung jawab. Barang bukti yang disita: dua ekskavator, satu bundel surat jalan, dan uang tunai Rp966.000. Dinas ESDM memperkirakan potensi pajak MBLB yang hilang mencapai Rp2,61–3,3 miliar — ditegaskan sebagai estimasi potensi pajak, bukan kerugian negara yang telah ditetapkan. Pelaku dijerat Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp100 miliar.

Penyidikan Terus Dikembangkan

Kapolda menegaskan jajarannya tak akan berhenti memburu penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta tambang ilegal. Penimbunan dan pengalihan subsidi tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi memicu kelangkaan. Penyidikan terus dikembangkan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.