Hukum

IHSG Anjlok 11,57%, Kapolri Kerahkan Bareskrim Usut Pasar Modal

Redaksi Stateline MEDIA•17 Oktober 2026•4 mnt baca

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan Bareskrim Polri akan diturunkan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan tindak pidana di pasar modal. Pernyataan itu disampaikan saat ia mendatangi Gedung BEI di Jakarta, Jumat (16/10/2026), bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, CEO Danantara Rosan Roeslani, dan pimpinan OJK, di tengah kejatuhan IHSG 11,57%.

Fakta Utama

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan Polri akan menurunkan tim Bareskrim untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan tindak pidana di pasar modal, berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima kepolisian. Pernyataan disampaikan seusai mengunjungi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (16/10/2026), bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, dan jajaran OJK.
Kapolri berjanji tindakan tegas berbasis alat bukti: "Kami dari Polri tentunya akan menurunkan tim dari Bareskrim Polri sesuai dengan informasi dan pengaduan yang kami dapatkan, adanya dugaan pelanggaran maupun tindak pidana pasar modal. Dengan alat bukti yang akan kami kumpulkan, kami akan melakukan tindakan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan permasalahan di dunia pasar modal ini."
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut cakupan penanganan tidak hanya menyasar perusahaan sekuritas, tetapi juga perorangan yang terindikasi terlibat. "Yang disampaikan Pak Kapolri itu termasuk sekuritas dan perorangan yang terindikasi terlibat," kata Dasco.
Pada penutupan perdagangan Jumat (16/10/2026), IHSG melemah 678,67 poin atau 11,57% ke level 5.185,11 dari posisi 5.863,78. Pada pembukaan, indeks sempat turun 8,01% ke level 5.393,92 sehingga BEI memberlakukan trading halt selama 30 menit.
Pemicu utama adalah pengumuman MSCI yang membuka konsultasi reklasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menyoroti fungsi pasar, transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan efektivitas penegakan aturan; keputusan final paling lambat akhir Juni 2027.
Ketua OJK Friderica Widyasari menyatakan OJK dan SRO sedang menjalankan reformasi pasar modal. Sebelumnya OJK menjatuhkan denda administratif kepada emiten DSSA, BREN, dan CUAN atas temuan pelanggaran transaksi dan penawaran umum.

Kapolri Janjikan Penindakan Tegas

JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan kepolisian akan mengerahkan tim penyidik Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana di pasar modal. Kepastian itu ia sampaikan seusai mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (16/10/2026), di tengah guncangan hebat yang melanda pasar saham domestik.

Suyudi tiba di BEI bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi yang juga CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, serta jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kunjungan berlangsung hanya beberapa jam setelah IHSG anjlok lebih dari 10% hingga memicu penghentian sementara perdagangan.

Dalam konferensi pers di BEI, Kapolri menegaskan setiap langkah penyidikan akan bersandar pada alat bukti yang dikumpulkan secara akurat. Ia menyatakan Polri tidak akan segan mengambil tindakan hukum tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar ketentuan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas iklim investasi.

Sasaran: Sekuritas hingga Perorangan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertegas bahwa ruang lingkup penanganan tidak terbatas pada entitas korporasi atau perusahaan sekuritas semata. Individu yang terindikasi terlibat dalam dugaan pelanggaran juga masuk dalam radar pengusutan.

Penegasan ini selaras dengan langkah OJK yang tengah menelusuri emiten-emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi (high shareholder concentration). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menyebut 61 emiten terindikasi masuk kategori tersebut, dan 31 di antaranya diduga mengandung pelanggaran berdimensi pidana.

Sebelumnya OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada tiga emiten — DSSA, BREN, dan CUAN — atas temuan pelanggaran transaksi saham serta pelanggaran ketentuan penawaran umum, termasuk dalam proses pemesanan saham saat IPO.

IHSG Anjlok 11,57% Dihantam Isu MSCI

Kejatuhan pasar dipicu pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka konsultasi kepada pelaku pasar untuk mengkaji ulang klasifikasi indeks Indonesia dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menyoroti kekhawatiran terhadap fungsi pasar, transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan efektivitas penegakan aturan.

Pada pembukaan perdagangan Jumat pagi, IHSG langsung merosot 8,01% atau 469,86 poin ke level 5.393,92. Penurunan tajam itu memaksa BEI memberlakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit, mulai pukul 08.58 hingga 09.28 WIB. Pada penutupan, indeks melemah 678,67 poin atau 11,57% ke level 5.185,11.

Tekanan terjadi di hampir seluruh sektor. Sektor barang baku mencatat penurunan terdalam sebesar 13,26%, disusul infrastruktur 12,87% dan kesehatan 12,84%. Frekuensi transaksi tercatat 2,11 juta kali dengan nilai transaksi Rp31,73 triliun.

OJK: Reformasi Terbesar dalam Sejarah

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan OJK bersama penyelenggara pasar modal (SRO) terus melakukan pembenahan untuk menjaga kepercayaan investor. "Saat ini OJK dan SRO sedang melakukan reformasi terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia," ujarnya.

Analis pasar modal mengimbau investor tidak terburu-buru melakukan pembelian hanya karena harga saham sudah turun, melainkan mencermati stabilitas IHSG, aliran dana asing, pergerakan rupiah, dan respons otoritas terhadap tuntutan reformasi. Risiko utama yang diwaspadai adalah arus keluar dana asing jika Indonesia benar-benar diturunkan kelas oleh MSCI.