Nasional

Said Didu: 50 Ribu Korban MBG Diracun, Tak Ada yang Dipidana

Redaksi Stateline MEDIA•17 Oktober 2026•2 mnt baca

Muhammad Said Didu menyoroti sekitar 50.000 korban keracunan program MBG tanpa satu pun pihak yang dipidana. Data Kemenkes mencatat 50.059 korban dari 560 kejadian di 36 provinsi; DPR desak BGN rombak sistem.

Fakta Utama

Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menyoroti belum adanya penegakan hukum atas kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut sekitar 50.000 penerima manfaat telah menjadi korban keracunan, namun tidak satu pun pihak yang dipidana.
“Sudah sekitar 50.000 rakyat diracun dari MBG yang gunakan uang rakyat - tapi tidak ada satu orang pun yang dipidana dari kasus tersebut,” tulis Said Didu melalui akun X pribadinya.
Ia mempertanyakan: “Apakah pemilik dan karyawan SPPG memang kebal hukum?”
Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan yang dipaparkan Komisi IX DPR RI per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban keracunan dari 560 kejadian keracunan massal di 245 kabupaten/kota dari 36 provinsi selama 2025-2026.
Sejumlah kasus besar terjadi di Rembang, Sidoarjo, Agam, dan Jombang, diduga kuat dipicu lamanya waktu tunggu distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersentralisasi ke sekolah-sekolah sehingga makanan menjadi basi.
Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) merombak sistem distribusi menjadi dapur berbasis sekolah serta menekankan perlunya penegakan hukum pidana terhadap penyedia yang lalai.

50 Ribu Diracun, Tak Satu Pun Dipidana

Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu melontarkan kritik keras terkait penanganan kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui akun X pribadinya, ia menyayangkan belum adanya satu pun pihak yang dibawa ke meja hijau.

“Sudah sekitar 50.000 rakyat diracun dari MBG yang gunakan uang rakyat - tapi tidak ada satu orang pun yang dipidana dari kasus tersebut,” tulis Said Didu.

Ia pun mempertanyakan secara terbuka: “Apakah pemilik dan karyawan SPPG memang kebal hukum?” Kritik ini menambah tekanan publik terhadap akuntabilitas program andalan pemerintah tersebut.

Data Kemenkes: 50.059 Korban di 36 Provinsi

Angka yang disebut Said Didu merujuk pada data surveilans Kementerian Kesehatan yang dipaparkan Komisi IX DPR RI per 2 September 2026. Tercatat 50.059 orang pernah menjadi korban keracunan, berasal dari 560 kejadian keracunan massal di 245 kabupaten/kota dari 36 provinsi dalam dua tahun terakhir (2025-2026).

Sejumlah kasus besar terjadi di Rembang, Sidoarjo, Agam, dan Jombang. Kasus-kasus tersebut diduga kuat dipicu oleh lamanya waktu tunggu distribusi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersentralisasi ke sekolah-sekolah, sehingga makanan menjadi basi sebelum dikonsumsi.

DPR Desak BGN Rombak Sistem dan Tegakkan Hukum

Akibat tembusnya angka 50 ribu korban, Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera merombak sistem. DPR mendorong agar model distribusi beralih ke dapur berbasis sekolah guna menekan risiko kontaminasi pangan.

Selain itu, DPR menekankan perlunya penegakan hukum pidana terhadap penyedia yang lalai. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari BGN mengenai tindak lanjut atas desakan tersebut maupun atas kritik Said Didu.