Hukum

KPK Bakal Surati Panglima TNI, Usut Dugaan Keterlibatan Prajurit…

Redaksi Stateline MEDIA•17 Oktober 2026•3 mnt baca

KPK akan mengirim surat resmi kepada Panglima TNI terkait penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai BNPB yang melibatkan prajurit aktif. KPK mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan Puspom TNI dalam menangani perkara ini.

Fakta Utama

KPK akan mengirim surat resmi kepada Panglima TNI terkait penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) BNPB yang melibatkan prajurit TNI aktif.
Pernyataan disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026) malam.
KPK mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan TNI; penyidikan tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing institusi.
KPK telah berkoordinasi intensif dengan Puspom TNI; personel Puspom mendampingi pemasangan segel di kantor BNPB dan hadir dalam ekspose perkara pada 13–14 Oktober 2026.
OTT KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 menangkap 15 orang; lima tersangka kemudian ditahan 20 hari: Bima Setiawan (BMS), Richard Erlangga (RIC), Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Gery Prasetiawan (GER), dan Syifa Nrika Ghifarin (SNG).
Dua klaster korupsi dibongkar KPK: konflik kepentingan dalam pengadaan proyek darurat 2024–2026 senilai Rp148 miliar yang dikuasai vendor terafiliasi Bima — keuntungannya diduga dipakai memborong saham PT Medela Potentia Tbk senilai Rp30,98 miliar; serta praktik suap berupa commitment fee Rp2,38 miliar dari PT Trans Lintas Selaras.
Pada 16 Oktober 2026 KPK menyita barang bukti senilai total Rp5,47 miliar berupa uang tunai rupiah dan valuta asing, emas, tabungan emas, serta aset kripto.

Surat Resmi ke Panglima TNI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirim surat resmi kepada Panglima TNI terkait penyidikan dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini diambil karena perkara tersebut melibatkan prajurit TNI yang masih aktif.

"Tentunya kami secara formal akan bersurat kepada Panglima TNI karena ini menyangkut TNI aktif," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10) malam.

Taufik menegaskan KPK mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan TNI dalam menangani perkara ini. "Kami pendekatannya kolaboratif sehingga ada sinergi dalam proses penanganannya," ujarnya. Ia memastikan penyidikan tidak dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing institusi.

Koordinasi Intensif dengan Puspom TNI

Sebelum rencana surat resmi itu, KPK sudah berkoordinasi intensif dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Personel Puspom bahkan diterjunkan mendampingi penyidik KPK saat pemasangan segel di sejumlah ruangan kantor BNPB.

"Betul, kami memang sudah melakukan koordinasi, termasuk saat kegiatan lapangan," kata Taufik. Perwakilan unit penyidikan Puspom TNI juga hadir dalam ekspose perkara pada 13 dan 14 Oktober 2026.

Terkait peran pihak TNI aktif, Taufik memastikan seluruh temuan akan didalami lebih jauh pada tahap penyidikan berikutnya.

Lima Tersangka, Dua Klaster Korupsi

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026 yang menangkap 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka dan menahan mereka 20 hari pertama.

Kelima tersangka adalah Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB; Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli BNPB; Gabriel Purwaka Sigit (GPS), pejabat pembuat komitmen; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan (GER) dan Syifa Nrika Ghifarin (SNG).

KPK membongkar dua klaster korupsi: konflik kepentingan dalam pengadaan proyek darurat 2024–2026 senilai Rp148 miliar yang dikuasai vendor terafiliasi Bima — keuntungannya diduga dipakai membeli saham PT Medela Potentia Tbk senilai Rp30,98 miliar; serta suap commitment fee Rp2,38 miliar dari PT Trans Lintas Selaras.