Hukum

Komnas HAM: Korupsi Dana BNPB Ancam Hak Korban Bencana

Redaksi Stateline MEDIA•18 Oktober 2026•3 mnt baca

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai dugaan korupsi dana BNPB mengancam hak asasi masyarakat terdampak bencana dan mendorong revisi UU Tipikor. Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menyebutnya pelanggaran HAM sistemik dan mendesak KPK menerapkan hukuman mati.

Fakta Utama

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menilai dugaan korupsi dana BNPB berpotensi mengancam hak asasi manusia, terutama hak kesehatan dan pendidikan masyarakat terdampak bencana.
Anis Hidayah mendorong revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berorientasi pada pemulihan masyarakat korban.
Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyebut dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB sebagai pelanggaran HAM sistemik karena merampas hak hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
Rieke mendesak KPK menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor serta memperluas penyidikan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 20 UU Tipikor.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan pada 13 Oktober 2026 yang mengamankan 14 orang di lingkungan BNPB.
Rieke juga meminta penegak hukum menggandeng PPATK menelusuri aliran dana dan mendorong audit kelembagaan menyeluruh terhadap BNPB agar penanganan karhutla tidak lumpuh.

Komnas HAM: Ancam Hak Korban Bencana

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Anis Hidayah menilai dugaan korupsi dana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berpotensi mengancam hak asasi manusia, terutama hak kesehatan dan pendidikan masyarakat yang terdampak bencana. Dana yang seharusnya dipakai menangani kebakaran hutan dan lahan justru diduga diselewengkan.

Anis juga mendorong revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar berorientasi pada pemulihan masyarakat korban, bukan sekadar pemidanaan pelaku. Penilaian ini memperkuat desakan publik agar kasus korupsi dana kebencanaan ditangani secara luar biasa.

Rieke: Pelanggaran HAM Sistemik

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menilai kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui dana siap pakai (DSP) kebencanaan BNPB merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Politisi PDI-P itu menegaskan tindakan tersebut adalah pelanggaran HAM sistemik karena merampas hak hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk memadamkan api, menyelamatkan ekosistem, dan melindungi kesehatan warga dari kepungan asap beracun, justru diduga dirampok demi kepentingan segelintir oknum, ujar Rieke dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Desak Hukuman Mati dan Perluas Penyidikan

Rieke mendesak KPK bertindak agresif dengan menerapkan sanksi pidana maksimal berupa hukuman mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga meminta penyidikan diperluas menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 20 UU Tipikor untuk menjaring aktor intelektual serta korporasi vendor yang terlibat.

Selain itu, Rieke meminta penegak hukum menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aliran dana mencurigakan, serta mendorong audit kelembagaan menyeluruh terhadap BNPB agar penanganan karhutla tidak lumpuh.

Lima Tersangka Ditetapkan KPK

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan KPK di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026) yang mengamankan 14 orang. Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan penetapan lima tersangka, salah satunya Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB.

Empat tersangka lainnya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery P dan Syifa NG. KPK menegaskan penetapan tersangka murni berdasarkan perbuatan melawan hukum, tanpa melihat latar belakang para pihak.