Hukum

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi, Minta Vonis 9 Tahun Kasus Chromebook…

Redaksi Stateline MEDIA•17 Oktober 2026•2 mnt baca

Tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim mendaftarkan kasasi ke Mahkamah Agung pada Jumat (16/10/2026) atas vonis banding 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Tim meminta putusan dibatalkan, Nadiem dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan dari tahanan rumah, dan hak-haknya dipulihkan.

Fakta Utama

Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mendaftarkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2026).
Kasasi tersebut menargetkan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI yang memangkas hukuman Nadiem dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook.
Putusan banding yang dibacakan pada 24 September 2026 juga mencakup denda Rp1 miliar subsider 140 hari penjara dan kewajiban membayar uang pengganti Rp548,76 miliar subsider 6 tahun penjara; majelis hakim banding menilai kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun.
Dalam siaran pers yang diterima Detikcom pada Sabtu (17/10/2026), tim penasihat hukum menyatakan memori kasasi memohon MA membatalkan putusan banding dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.
Tim penasihat hukum juga memohon agar Nadiem dibebaskan dari seluruh dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibebaskan dari tahanan rumah, dan dipulihkan hak-haknya.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga telah mengajukan kasasi atas vonis 9 tahun tersebut pada 2 Oktober 2026 karena menilai putusan belum memenuhi tuntutan penuntut umum.

Kasasi Resmi Didaftarkan Jumat

Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan tersebut didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (16/10/2026), menargetkan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI.

Putusan banding yang dibacakan pada 24 September 2026 memangkas hukuman penjara Nadiem dari 10 tahun menjadi 9 tahun. Selain pidana penjara, putusan tersebut mencakup denda Rp1 miliar subsider 140 hari penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp548,76 miliar subsider 6 tahun penjara. Majelis hakim banding menilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1,5 triliun.

Minta Divonis Bebas dan Dibebaskan dari Tahanan Rumah

Dalam siaran pers yang diterima Detikcom pada Sabtu (17/10/2026), tim penasihat hukum menjelaskan bahwa memori kasasi memohon MA membatalkan putusan banding dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider. Tim juga memohon agar Nadiem dibebaskan dari seluruh dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Permohonan tersebut juga mencakup pencabutan status tahanan rumah Nadiem dan pemulihan hak-haknya. Di sisi penuntut, Kejaksaan Agung telah lebih dulu mengajukan kasasi atas vonis 9 tahun tersebut pada 2 Oktober 2026 karena menilai putusan belum mengakomodasi tuntutan secara utuh. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2020–2022.